Sekarga Sesalkan Karyawan Garuda Ditahan Terkait Kasus Rapelan Gaji

Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) menyayangkan penahanan Eka Wirajhana, karyawan perusahaan pelat merah itu dalam kasus rapelan gaji. Eka ditahan di Polres Bandara Soekarno-Hatta.

“Karena permasalahan gaji adalah perselisihan hak yang masuk dalam ranah hukum perdata khususnya perselisihan hubungan industrial, bukan pidana,” kata Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty, Jumat 17 Desember 2021.

Maka semestinya, kata Tomy, kasus perselisihan hak ini diproses sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perselisihan Hubungan Industrial / Perselisihan Hak (Gaji). Permasalahan Eka Wirajhana dinilai sebagai perselisihan hak yang terkait dengan adanya transferan rapelan gaji dari Garuda Indonesia, tempat yang bersangkutan bekerja.

Tomy mengatakan Eka telah ditahan di Polres Bandara Soekarno-Hatta sejak 8 Desember 2021 lalu setelah memenuhi panggilan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta. “Tidak diperbolehkan balik ke rumah dan langsung ditahan di sel Polres Bandara Soekarno-Hatta.”

Eka, kata Tomy, saat ini telah didampingi kuasa hukum dari Kantor Hukum Abdullah, Lubis & Partners yang akan melakukan pembelaan. “Pada Senin 16 Desember 2021, kuasa hukum telah mendatangi Kantor Polres Bandara Soekarno-Hatta untuk menemui Penyidik dan menemui Eka Wirajhana,” ujarnya.

Tomy menjelaskan, permasalahan tersebut berawal dari adanya penerapan sistem penggajian yang baru (Sistem One on One) terhadap pegawai darat (non-crew). Pada saat awal penerapan sistem yang baru, banyak terdapat selisih kurang bayar gaji terhadap pegawai darat. “Salah satunya adalah Eka Wirajhana,” kata Tomy.

12 Selanjutnya

Eka, kata Tomy, selanjutnya mengajukan keberatan atas kekurangan bayar tersebut dengan mengajukan perhitungan selisih kurang bayar kepada manajemen. “Manajemen telah membayar kekurangan tersebut dengan melakukan dua kali transfer sejumlah uang kepada Eka Wirajhana,” tuturnya.

Namun kemudian manajemen menyatakan bahwa telah terjadi double pembayaran. “Sementara Eka Wirajhana mengklaim manajemen masih kurang bayar atas uang rapelan gaji beserta denda keterlambatan pembayaran,” kata Tomy.

Tomy menilai, permasalahan yang timbul antara manajemen dengan Eka Wirajhana adalah murni permasalahan perdata / perselisihan hubungan industrial yang objek sengketanya adalah perselisihan hak (rapelan gaji).

“Dimana perselisihan hak sebagaimana diatur dalam pada pasal 1 Ayat 2 Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,” ujar Tomy.

Seharusnya, kata Tomy, pihak manajemen dapat menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang undang nomor 2 Tahun 2004 yang tahapan penyelesaiannya mulai dari di tingkat bipartit di internal perusahaan.

Apabila tidak terdapat kesepakatan, manajemen dapat memproses ke tingkat mediasi di tingkat Dinas Ketenagakerjaan. Jika di tahap mediasi tidak terdapat kesepakatan, pihak manajemen dapat menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial / PHI.

Selain menggunakan mekanisme penyelesaian, menurut Tomy, manajemen juga dapat memotong gaji karyawan yang bersangkutan jika manajemen yakin benar telah terjadi double pembayaran rapelan gaji. “Mekanisme pemotongan tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015,” kata Tomy.

Manajemen Garuda, ujar Tomy, pernah mengirim surat yang akan melakukan pemotongan Gaji selama 36 bulan dan setiap bulan akan dipotong dari gaji yang bersangkutan. “Namun faktanya sampai saat ini manajemen tidak melakukan pemotongan gaji yang bersangkutan.”

Tinggalkan Balasan